UU Cipta Kerja Dan Turunannya PP Nomor 23 Tahun 2021 Jadi Polemik, Ini Reaksi DPP Sekar Perhutani

BANDUNG - Menyikapi UU Cipta Kerja dengan turunannya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta reaksi anggot SEKAR Perhutani, pengurus DPP Serikat Karyawan (SEKAR) Perhutani menggelar Rapat Pleno, di Kantor Perhutani Divisi Regional Jabar Banten, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (7/4/2022). 

Rapat membahas rencana pemerintah yang akan menerapkan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Perhutanan Sosial pada kawasan hutan negara di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja dengan turunannya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 

Baca juga: Banyak Jalan Yang Rusak, Angka Kecelakaan Lalulintas Meningkat di Sukabumi

Rapat Pleno dihadiri Ketua DPP Sekar Perhutani Isnin Soiban l, Sekjen Weda Panji Hudaya, Ketua DPW Jateng, Jatim, Jabar-Banten, Ketua MPO, Ketua LKS & Pengurus DPP Sekar.

Sebagaimana diketahui pemerintah akan merilis dua Peraturan Menteri Kehutanan & Lingkungan Hidup yakni tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa.

Baca juga: Bencana Longsor Cianjur Akibatkan Rumah Warga Rusak dan Harus Mengungsi

Ketua DPP Sekar Perhutani Isnin Soiban menyatakan, melalui PP 72 Tahun 2010 pemerintah melimpahkan kepada Perum Perhutani untuk mengelola Hutan Negara seluas 2, 4 juta hektar di Pulau Jawa, untuk bermitra dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH ) yang selama ini bersama-sama menjaga kelestarian hutan dengan perjanjian kerjasama 

Menurut Isnin, dikhawatirkan apabila KHDPK diterapkan nyaris separuh lahan hutan Perum Perhutani yaitu satu juta hektar akan "diambil alih" oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: Aksi Damai HARKODIA, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Ajak Massa Duduk dan Sampaikan Aspirasi Dengan Tenang

"Di lapangan, rekan-rekan kami  antara lain para mandor, polisi hutan dan lain-lain yang jumlahnya ribuan karyawan Perhutani, akan terdampak oleh peraturan KHDPK dan PS, " ungkap Isnin. 

Menurutnya mereka selama ini menjadi garda terdepan para rimbawan yang bekerja dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga keamanan dan kelestarian hutan negara. 

Baca juga: Ciptakan Lingkungan Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat, Pemkab.Garut Siapkan Dana Rp.300 Milyar

"Maka dari itu kami Pengurus Serikat Karyawan Perhutani akan memperjuangkan nasib rekan-rekan kami untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI, " tandasnya.

Sejauh ini, imbuh Isnin, pihaknya masih menghormati dan menunggu upaya diplomasi dengan stakeholder terkait untuk menjembatani nasib karyawan yang akan terdampak.

Baca juga: Jelang Nataru Diakhir Tahun Ini, Jajaran Polres Sukabumi Sita Ribuan Botol Miras

"Jangan sampai harus terjadi unjuk rasa karyawan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, " ujar Ketua DPP SekarPerhutani. (***/MISG)